BKPM : Tuntutan Uni Eropa Gak Pindah Larangan Export Bijih Nikel
Berita

BKPM : Tuntutan Uni Eropa Gak Pindah Larangan Export Bijih Nikel

Tubuh Penyelarasan Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan tuntutan yang dikirimkan oleh Uni Eropa atas Indonesia terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gak bakal mengubah peraturan larangan export bijih mentah (ore) nikel.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan larangan itu mempunyai fundamen hukum yang kuat lantaran tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 terkait Mineral serta Batu Bara (Minerba) . Karena itu, dia menyatakan peraturannya gak menyalahi peraturan internasional.

” UU Minerba udah menjelaskan setop. Jadi untuk kami tak jadi masalah. Bila itu diberitahukan ke WTO ya monggo saja. Itu hak negara orang. Sah-sah saja, buat apa takut, ” kata Bahlil, Kamis (9/1) . Dia menyebutkan larangan export bijih nikel punya sifat final. Peraturan ini dibikin biar industri bisa meningkatkan bagian hilir dalam negeri. Biarkan Indonesia export terhadap sekian banyak negara yang butuh barang baku nikel, bersifat barang jadi, ” jelas Bahlil.

Awal mulanya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan Indonesia gak menyalahi peraturan perdagangan bebas (free trade) berkaitan larangan export bijih nikel. Dia menyebutkan pemerintah bakal membicarakan hal semacam itu dengan Uni Eropa di Jenewa pada 30 Januari 2020.

Baca juga : Bruno Fernandes Ditawar Manchester United 910 Miliar

Sekarang ini, sambungnya, pemerintah tengah tunggu daftar pertanyaan dari Uni Eropa. Searah dengan itu, lintas kementerian serta instansi melaksanakan kerjasama buat menyikapi pertanyaan dari Uni Eropa. ” Tanggal 16 Januari kami mengharapkan udah ada, sampai kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, merasionalisasikan itu serta memberikan ke mereka, ” kata Jerry.

Menurut Jerry, apabila Indonesia serta Uni Eropa gak menjumpai perjanjian dalam pertemuan akhir bulan ini, karenanya masalah itu bakal diakhiri lewat panel di WTO. Tetapi, dia menyatakan tuntutan itu sebagai perihal yang lumrah berlangsung pada anggota WTO, asal konflik itu diakhiri lewat arah hukum internasional.

” Pemerintah Indonesia menyatakan tidaklah ada penambahan tekanan interaksi di antara Uni Eropa serta Indonesia. Proses ini sebagai perihal lumrah untuk anggota WTO buat sama sama mencoba hak serta keharusan semasing berdasar pada tanggung jawab yang dibikin, ” jelas ia.

Jadi kabar, larangan export bijih nikel sah berlaku pada 1 Januari 2020. Peraturan ini dipercepat dari awalnya pada 2022 lewat Ketetapan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Terkait Pergantian Ke dua Atas Ketetapan Menteri Kekuatan serta Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Terkait Pengusahaan Pertambangan Mineral serta Batu Bara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *